Peraturan Menteri Dalam negeri R.I. nomor 21 tahun 2007 tentang pengelompokan kemampuan keuangan daerah, penganggaran dan pertanggungjawaban penggunaan belanja penunjang operasional pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta tata cara pengembalian tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional ;